Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya. DTKS pada awalnya dikelola secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Namun pada tahun 2017 diserahkan pengelolaannya kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN- KESOS) Kementerian Sosial.

Untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Sosial Nomor : 460/79/PFM.I/SOS/I/2023 pada tanggal 20 Januari 2023 dalam hal Proses pengusulan dan verifikasi kelayakan dan pemuktahiran data sebagai berikut :

1. Mulai periode Januari 2023 dalam proses pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Bansos, Kepala Desa melalui Operator SIKS NG masing-msing Desa wajib mengunggah Photo rumah calon KPM yang dianggap layak sebagai penerima Bantuan Sosial pada Menu Usulan.
2. Data pada DTKS apabila telah dinyatakan Tidak layak pleh Pemerintah Desa Baik disebabkan karena alasan sudah mampu, memiliki pekerjaan yang tidak diperbolehkan, tidak memiliki komponen, maupun alasan lain) maka data tersebut akan dikeluarkan dari SK penetapan DTKS.
3. Terhadap data yang tidak dilayakkan sebagimana point nomor 2, apabila dikemudian hari telah terjadi perubahan dan dianggap layak untuk menerima bantuan, maka data tersebut dapat diusulkan kembali ke DTKS/bansos.
4. pengusulan DTKS/bansos dilakukan mulai tanggal 15-25 setiap bulannya, melalui aplikasi SIKS NG Desa dengan terlebih dahulu melakukan mekanisme Musyawarah Desa ( MUSDES );
5. Untuk meningkatkan akurasi data, Pemerintah Desa melalui Operator SIKS NG dapat melakukan pemutakhiran data pada DTKS sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan melalui menu DTKS View DTKS Padankan Capil

Demikian disampaikan kepada seluruh Masyarakat Desa Dasan Lekong yang merasa belum memilki ID DTKS agar segera mendaftarkan diri ke operator Desa, tentunya dengan membawa administrasi pendukung seperti KK, Akta Kelahiran dan KTP.