SOSIALISASI DESA CERDAS ( SMART VILLAGE )

Bertempat di Balai Desa Dasan Lekong, telah diadakan sosialisasi Smart village bersama rombongan Duta Digital yang dihadiri oleh beberapa tokoh pemuda, yang nantinya akan dididik menjadi kader digital di Desa Dasan Lekong. Kepala Desa Dasan Lekong juga berkesempatan untuk membuka dan memberikan sambutan diacara tersebut yang didampingi oleh Sekertaris BPD dan beberapa Kawil Desa Dasan Lekong.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tidak semua Desa yang ditunjuk untuk menjadi Desa Digital. Hanya Desa yang memiliki program-program unggulan yang sudah terbukti seperti Desa Dasan Lekong. Konsep desa cerdas (smart village) bakal mengubah desa-desa di Indonesia menjadi lebih siap menyongsong masa depan. 

"Smart village adalah pembangunan desa yang berbasis penerapan teknologi tepat guna. Dengan penerapan teknologi ini diharapkan desa bisa melakukan berbagai capaian terobosan sehingga memenuhi kualifikasi untuk masuk kategori Desa Mandiri.
Dasar dan Pilar
Konsep smart village mendukung pembangunan desa berkelanjutan. Kemendes PDTT berfokus pada penguatan pemberdayaan masyarakat, akuntabilitas, dan pembangunan berbasis lokal.

Dasar program Smart Village adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Definisi Smart Village sesuai dengan Pasal 78 UU Desa.

UU Desa

Pasal 78
(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

UU Desa mengamanatkan agar pemerintah daerah mendorong dan menyediakan perangkat jaringan informasi yang dapat meningkatkan pembangunan di desa. Berikut bunyi pasalnya.

UU Desa

Pasal 86
(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
(6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Program smart village punya enam pilar sebagai berikut:
1. Warga cerdas (smart people)
2. Mobilitas cerdas (smart mobility)
3. Ekonomi cerdas (smart economic)
4. Pemerintahan cerdas (smart government)
5. Pola hidup cerdas (smart living)
6. Lingkungan cerdas (smart environment)

Bentuk dan Manfaat
Bentuk konkret dari program Smart Village adalah pelatihan kader-kader digital desa, pembangunan jaringan desa cerdas Indonesia, dan pembentukan desa percontohan (piloting desa).

Tahun 2021, implementasi program Smart Village berada pada tahap konsolidasi sumber daya manusia. Program ini bakal efektif berjalan mulai tahun depan.

Untuk 2022, desa percontohan akan didirikan di Sulawesi Tengah dan akan dikembangkan ke desa-desa lainnya. 6 Desember 2021, nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) diteken antara Kemendes PDTT dengan Provinsi Sulawesi Tengah.

Ada 3 kabupaten yang desa-desanya diambil sebagai desa percontohan Smart Village, yakni 20 desa di Parigi Moutong, 20 desa di Sigi, dan 20 desa di Banggai. Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, menargetkan seribu desa di Sulteng akan dilengkapi sarana dan infrastruktur teknologi informasi.

"Saya berpikir 10 tahun ke depan masyarakat Sulawesi Tengah sudah memiliki kemampuan dan maju untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kesejahteraannya," kata Rudy Mastura, dilansir Antara, Jumat (5/11).

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan soal pertimbangan dipilihnya Provinsi Sulteng menjadi lokasi pilot project Smart Village. Pertimbangannya adalah Pemprov Sulteng kebetulan juga sedang mengimplementasikan program desa cerdas. Program Smart Village dari Kemendes PDTT bakal memperluas cakupan program serta kemanfaatan program Smart Village.

Dengan adanya program Smart Village, masyarakat desa akan mendapatkan manfaat dari teknologi, yakni masyarakat akan mendapatkan pendampingan dalam mengidentifikasi solusi-solusi yang inovatif untuk mengembangkan layanan dasar maupun pengembangan ekonomi lokal.

Masyarakat juga bakal mendapat manfaat berupa terbukanya peluang untuk berkolaborasi langsung dengan berbagai pihak. Program Smart Village juga akan membuka akses kesetaraan antar wilayah kota dan desa.

Mendes PDTT Halim punya target mencetak 3 ribu Smart Village hingga tahun 2024. Kemendes PDTT bekerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai fasilitator, ketika Kemendes PDTT membutuhkan bantuan dari penyedia jasa telekomunikasi.

Mendes PDTT Halim memberikan rambu-rambu, penerapan Smart Village tidak boleh bertentangan dengan kearifan lokal masyarakat desa. Juga, penerapan Smart Village juga harus ramah lingkungan.

Untuk pendanaan program Smart Village, Menteri Halim menjelaskan kepada detikcom lewat wawancara pada Selasa (7/12) lalu. Dana di Kemendes PDTT yang dikelola Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi, khusus untuk program Smart Village, mencapai ratusan miliar untuk dua tahun.

"Kami rencanakan nilai anggaran sebesar Rp 326 miliar sampai 2024," kata Halim.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menyepakati dukungan kerja sama dari Bank Dunia untuk meningkatkan sistem dan menguatkan kelembagaan untuk meningkatkan implementasi UU Desa, melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Sumber : (dok. Kemendes PDTT)